Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Keterangan Tambahan

Peraturan edaran Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk dan pedoman praktis bagi hakim dan aparatur peradilan di seluruh lingkungan peradilan perkara pidana dalam mengimplementasikan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025) guna menjaga kesatuan, konsistensi, serta efektivitas penerapan hukum pidana material dan formal. SEMA ini mengatur petunjuk pelaksanaan perkara pada masa transisi (tempus regit actum), pembakuan format amar putusan untuk bentuk pemidanaan baru (seperti pidana kerja sosial dan pengawasan), pelaksanaan mekanisme rechterlijk pardon (pemaafan hakim), standar respons yudisial atas tindakan penyidikan/penuntutan, serta tata cara penyesuaian kualifikasi yuridis perkara berjalan demi menjamin kepastian hukum dan peradilan yang transparan serta akuntabel.

SEMA 1 2026 pedoman implementasi KUHP dan KUHAP, petunjuk teknis peradilan KUHP 2023 KUHAP 2025, ketentuan perkara pidana masa transisi, pembakuan amar putusan pidana kerja sosial dan pengawasan, mekanisme pemaafan hakim rechterlijk pardon, pedoman penyesuaian kualifikasi yuridis perkara pidana